Presiden Prabowo Singgung Kritik Menteri Saat Tinjau Bencana, Mualem Hadiri Rakor Pascabencana di Aceh Tamiang

 

Aceh Tamiang – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) turut menghadiri rapat koordinasi penanganan pascabencana Sumatera yang digelar di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri jajaran menteri, kepala daerah, serta unsur terkait penanggulangan bencana.

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, sekaligus membahas langkah konkret percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan dan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kehadiran Mualem Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Kehadiran Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam rapat koordinasi tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengawal penanganan pascabencana. Aceh merupakan salah satu provinsi yang kerap menghadapi risiko bencana alam, mulai dari banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem.

Dalam forum tersebut, Mualem menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana tidak hanya berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur TNI-Polri menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak terhambat birokrasi.

Presiden Prabowo Soroti Kritik Terhadap Menteri

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyinggung fenomena kritik publik terhadap para menteri dan pejabat negara saat mereka turun langsung ke lokasi bencana. Menurut Prabowo, sering kali niat baik pemerintah disalahartikan oleh sebagian pihak.

“Serba susah menteri. Tidak datang dibilang tidak peduli, masa menteri ikut macul?” ujar Prabowo, yang disambut perhatian serius peserta rapat.

Pernyataan tersebut menggambarkan dilema yang kerap dihadapi pejabat negara ketika bencana terjadi. Di satu sisi, kehadiran mereka di lapangan dianggap penting sebagai bentuk empati dan tanggung jawab. Namun di sisi lain, kehadiran itu juga tidak jarang menuai kritik, seolah-olah hanya sekadar pencitraan.

Tujuan Menteri Turun ke Lapangan

Prabowo menegaskan bahwa kehadiran para menteri dan pejabat ke lokasi bencana bukanlah untuk sekadar tampil di hadapan publik. Menurutnya, kunjungan lapangan memiliki fungsi strategis agar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kondisi nyata.

“Kedatangan pejabat itu untuk melihat langsung apa yang kurang, apa yang harus diputuskan, dan apa yang harus segera dibantu,” tegas Presiden.

Dengan turun langsung, pemerintah dapat mengetahui hambatan di lapangan, mulai dari akses logistik, kondisi infrastruktur, hingga kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan, termasuk alokasi anggaran dan prioritas program pemulihan.

Pejabat Harus Siap Dikritik

Meski demikian, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari konsekuensi jabatan publik. Ia mengingatkan seluruh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak alergi terhadap kritik masyarakat.

Menurut Prabowo, kritik yang disampaikan secara konstruktif justru menjadi pengingat agar pemerintah terus bekerja lebih baik dan lebih peka terhadap penderitaan rakyat. Ia menilai bahwa kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah tetap terbuka, responsif, dan tidak defensif.

Fokus Penanganan Pascabencana Sumatera

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya:

1. Evaluasi dampak bencana di beberapa wilayah Sumatera, termasuk kerusakan infrastruktur dan dampak sosial ekonomi.

2. Percepatan penyaluran bantuan, baik logistik, kesehatan, maupun perbaikan fasilitas umum.

3. Rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan fokus pada pembangunan yang lebih tahan bencana.

4. Koordinasi lintas kementerian dan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya data yang akurat dari daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi riil masyarakat terdampak.

Aceh Tamiang Jadi Lokasi Strategis Rakor

Pemilihan Aceh Tamiang sebagai lokasi rapat koordinasi dinilai strategis, mengingat wilayah ini kerap terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir. Selain itu, Aceh Tamiang menjadi pintu gerbang Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, sehingga koordinasi lintas wilayah sangat dibutuhkan.

Masyarakat setempat berharap rapat ini tidak hanya menghasilkan wacana, tetapi juga kebijakan nyata yang dirasakan langsung, terutama oleh warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akses dasar akibat bencana.

Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Di tengah berbagai kritik yang muncul, masyarakat korban bencana pada dasarnya berharap satu hal utama: kehadiran negara yang nyata. Baik melalui bantuan cepat, kebijakan yang tepat, maupun pemulihan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pernyataan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi ini dinilai mencerminkan sikap realistis pemerintah dalam menghadapi dinamika opini publik. Di satu sisi, pemerintah tetap bekerja dan mengambil keputusan. Di sisi lain, kritik masyarakat tetap dijadikan bagian dari kontrol demokrasi.

Penutup

Rapat koordinasi penanganan pascabencana Sumatera di Aceh Tamiang menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan komitmen Aceh dalam mengawal pemulihan pascabencana.

Sementara itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kritik terhadap menteri menjadi pengingat bahwa dalam situasi bencana, yang terpenting bukanlah citra, melainkan keputusan cepat, kebijakan tepat, dan keberpihakan kepada rakyat.

Share: