Nilai tukar rupiah kembali berada di zona rawan. Ketika kurs mendekati Rp17.000 per dolar AS, respons yang kembali muncul dari otoritas adalah seruan klasik: masyarakat diminta tetap tenang. Namun bagi banyak orang, ketenangan bukan lagi jawaban. Terlebih, skenario pelemahan rupiah ini sebenarnya telah diperingatkan sejak 2025, baik oleh ekonom independen maupun pelaku pasar.
Pertanyaan publik pun mengerucut pada satu hal mendasar:
apakah pelemahan rupiah ini murni akibat sentimen global, atau ada masalah serius dalam tata kelola kebijakan ekonomi nasional?
Pola Lama yang Terulang
Setiap kali rupiah melemah tajam, narasi yang muncul hampir selalu sama:
-
tekanan global,
-
penguatan dolar AS,
-
ketidakpastian geopolitik,
-
dan sentimen pasar jangka pendek.
Alasan-alasan ini memang valid secara teori ekonomi. Namun masalahnya, pola ini berulang tanpa pembenahan struktural yang nyata. Ketika krisis menjadi rutinitas, publik wajar bertanya: mengapa antisipasi selalu tertinggal?
Peringatan Sejak 2025 yang Diabaikan?
Sejumlah analis telah mengingatkan sejak 2025 bahwa fondasi ekonomi Indonesia berada dalam kondisi rentan akibat:
-
defisit transaksi berjalan yang berulang,
-
ketergantungan pada arus modal asing,
-
beban utang yang sensitif terhadap kurs,
-
serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin kompleks.
Sayangnya, peringatan tersebut kerap dianggap pesimisme berlebihan. Kini, ketika rupiah kembali tertekan, argumen “faktor eksternal” terdengar semakin kurang memadai.
Tekanan Global Memang Nyata, Tapi Bukan Segalanya
Tidak bisa dipungkiri, kondisi global memang sedang tidak bersahabat:
-
Dolar AS menguat akibat kebijakan moneter ketat,
-
Arus modal global cenderung kembali ke aset aman,
-
Ketegangan geopolitik mempersempit ruang risiko.
Namun, negara dengan fundamental kuat biasanya lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Jika rupiah selalu menjadi salah satu yang paling tertekan, maka persoalannya bukan semata global, melainkan juga domestik.
Spekulasi Soal Independensi Bank Indonesia
Salah satu isu yang kembali mencuat adalah independensi Bank Indonesia (BI). Secara hukum, BI bersifat independen. Namun dalam praktik, muncul pertanyaan:
-
sejauh mana BI benar-benar bebas dari tekanan kebijakan fiskal?
-
apakah stabilitas nilai tukar dikorbankan demi agenda pertumbuhan jangka pendek?
-
apakah kebijakan suku bunga dan intervensi pasar cukup kredibel di mata investor?
Ketika pasar mulai meragukan independensi bank sentral, kepercayaan bisa runtuh dengan cepat—dan rupiah menjadi korban pertama.
Koordinasi BI dan Kementerian Keuangan: Solid atau Retak?
Dalam banyak pernyataan resmi, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selalu digambarkan solid. Namun pasar tidak hanya membaca pernyataan, melainkan juga sinyal kebijakan.
Inkonsistensi antara:
-
belanja fiskal agresif,
-
pembiayaan defisit,
-
dan upaya menjaga stabilitas moneter,
dapat menciptakan persepsi bahwa kebijakan ekonomi berjalan tanpa satu komando strategis yang jelas.
Sentimen Pasar vs Realitas Rakyat
Sering kali pelemahan rupiah disebut sebagai masalah “sentimen pasar”. Namun bagi rakyat, dampaknya sangat nyata:
-
harga impor naik,
-
bahan baku industri mahal,
-
biaya hidup meningkat,
-
daya beli tergerus perlahan.
Di sinilah jurang antara narasi elite dan realitas rakyat semakin terlihat. Ketika rupiah melemah, yang pertama merasakan dampaknya bukanlah grafik di layar, melainkan dapur rumah tangga.
Elite Tenang, Rakyat Menanggung Risiko
Kritik yang menguat di ruang publik bukan sekadar soal angka kurs, tetapi soal ketimpangan dampak kebijakan. Elite ekonomi mungkin masih bisa berkata “fundamental kuat”, namun:
-
UMKM menghadapi kenaikan biaya,
-
buruh terancam efisiensi,
-
masyarakat kecil menghadapi inflasi terselubung.
Dalam kondisi ini, seruan “tenang” justru terasa seperti pengabaian terhadap keresahan nyata.
Salah Urus Kebijakan atau Kombinasi Faktor?
Secara jujur, pelemahan rupiah tidak bisa disederhanakan hanya pada satu sebab. Ini adalah kombinasi faktor, namun pertanyaannya:
-
apakah pemerintah dan otoritas moneter telah melakukan cukup banyak antisipasi?
-
apakah kebijakan yang diambil bersifat preventif atau reaktif?
-
apakah kepentingan jangka pendek mengalahkan stabilitas jangka panjang?
Ketika jawaban atas pertanyaan ini tidak jelas, pasar akan mengisi kekosongan itu dengan spekulasi—dan spekulasi selalu menghukum mata uang.
Rupiah dan Kepercayaan
Pada akhirnya, nilai tukar bukan hanya soal supply dan demand, tetapi soal kepercayaan. Kepercayaan pada:
-
arah kebijakan,
-
kredibilitas otoritas,
-
konsistensi komunikasi,
-
dan keberpihakan pada stabilitas jangka panjang.
Jika kepercayaan ini goyah, maka intervensi seberapa pun besar hanya bersifat sementara.
Kesimpulan: Bom Waktu atau Alarm Dini?
Rupiah yang nyaris menyentuh Rp17.000 bukan sekadar angka. Ia adalah alarm keras bahwa ada persoalan yang perlu dibenahi secara serius. Menyederhanakannya sebagai sentimen pasar berisiko membuat masalah struktural terus berulang.
Apakah ini bom waktu?
Atau justru alarm dini yang masih bisa dicegah?
Jawabannya tergantung pada keberanian pembuat kebijakan untuk:
-
jujur pada realitas,
-
memperkuat independensi institusi,
-
dan menempatkan stabilitas ekonomi sebagai kepentingan bersama, bukan sekadar narasi penenang.
Karena dalam ekonomi, yang terlambat menyadari sering kali harus membayar lebih mahal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar